Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menggelontorkan anggaran sebesar Rp58,98 miliar untuk memperkuat sektor perikanan tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas Pemprov Malut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di seluruh wilayah.

Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus tetap diutamakan, namun percepatan pelaksanaan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tidak boleh terabaikan.

“Fokus pada hasil yang bisa langsung dirasakan rakyat. Jaga integritas, transparansi, dan bertanggung jawablah terhadap setiap rupiah yang digunakan,” ujar Sherly belum lama ini, Selasa (24/6/2025).

Sejumlah program strategis telah disiapkan, di antaranya pembangunan cold storage berkapasitas 20 ton yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Halmahera Selatan. Masing-masing proyek cold storage ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2,8 miliar untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.

Selain itu, Pemprov Malut membangun pabrik es berkapasitas 5 ton di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Desa Dabo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur. Masing-masing pabrik mendapatkan anggaran Rp3 miliar guna memperkuat rantai pasok dingin (cold chain).

Gubernur Sherly juga menyoroti pentingnya penguatan armada tangkap. Pemprov Malut menganggarkan lebih dari Rp19 miliar untuk pengadaan kapal tangkap berukuran 1–3 GT yang akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota, termasuk Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.

Program prioritas lainnya mencakup pengadaan rumpon laut dalam, budidaya rumput laut, serta distribusi alat tangkap modern yang ditujukan kepada pelaku usaha perikanan kecil dan menengah. Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Malut juga mendorong penguatan sektor budidaya melalui pembangunan sarana pendukung untuk budidaya air payau, air tawar, serta pengolahan hasil laut.

Gubernur Sherly menegaskan, DKP Malut harus membangun sinergi lintas sektor dan mempercepat pelaksanaan program di lapangan.

“Tata kelola yang bersih dan eksekusi yang cepat menjadi kunci keberhasilan sektor perikanan kita tahun ini,” tandasnya.(nox)