SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rapat penyesuaian tarif angkutan laut kelas ekonomi di Aula Lantai 4 Kantor Gubernur, Rabu (17/9/ 2025).
Rapat dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari, yang mewakili Gubernur Maluku Utara.
Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sektor transportasi laut, mulai dari instansi pemerintah daerah, operator pelayaran, asosiasi pengusaha, BUMN energi dan asuransi, aparat pengawasan, hingga lembaga pelabuhan dan perhubungan dari seluruh kabupaten dan kota.
Sri Haryanti menekankan bahwa penyesuaian tarif bukan sekadar soal hitungan bisnis. Menurut dia, transportasi laut di Maluku Utara memiliki fungsi vital sebagai sarana utama mobilitas masyarakat kepulauan,” Penyesuaian tarif harus seimbang antara kelayakan usaha operator dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Rapat menghasilkan sejumlah keputusan penting. Di antaranya, pembentukan tim penyesuaian tarif angkutan laut yang akan merumuskan struktur tarif baru berbasis data lapangan, penerbitan surat keputusan tim kecil oleh Sekretaris Daerah, serta pengumpulan dan validasi data teknis sebagai dasar usulan resmi ke BPH Migas terkait distribusi BBM bersubsidi.
Selain itu, ia menegaskan perlunya penataan wilayah operasional operator angkutan laut agar pengambilan BBM dilakukan sesuai dengan daerah operasi kapal. Selanjutnya, tindak lanjut rapat akan digelar dalam waktu dekat sambil menunggu arahan Gubernur Maluku Utara.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dapat menghadirkan solusi konkret atas persoalan tarif dan operasional transportasi laut.
“Tujuannya adalah menjamin layanan transportasi yang lebih terjangkau, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan,” tutupnya. (ys)
Tinggalkan Balasan