TERNATE – Perguruan Shokaido Maluku Utara menolak Musyawarah Provinsi (Musprov) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Maluku Utara yang digelar pada 20 November 2025 di Kota Ternate.
Mereka menilai Musprov tersebut tidak sesuai mekanisme organisasi serta mengabaikan hak suara sejumlah anggota.
Ketua Harian Shokaido Maluku Utara, Be Ony Dolla, yang juga pengurus demisioner FORKI Maluku Utara, mengatakan pihaknya tidak pernah menerima undangan menghadiri Musprov. Padahal Shokaido merupakan anggota aktif dengan hak suara sah.
“Kami berhak hadir dan memberikan suara. Tapi sampai Musprov digelar, Shokaido tidak menerima undangan. Bukan hanya kami, sebagian besar pengurus FORKI kabupaten/kota juga tidak diundang,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Ia menyebut pelaksanaan Musprov penuh kejanggalan dan terkesan tertutup. Menurutnya, proses ini berbeda jauh dengan Musprov 2021 yang dinilai lebih terbuka dan transparan.
“Kami melihat ada permainan yang sengaja dilakukan oknum KONI Maluku Utara. Harusnya KONI netral, bukan justru memicu kegaduhan,” katanya.
Shokaido meminta Gubernur Maluku Utara turun tangan menangani polemik tersebut karena berdampak langsung pada pembinaan atlet karate di daerah.
Be Ony juga menolak pernyataan pihak yang terpilih lewat Musprov tersebut yang menyebut karate Maluku Utara gagal berprestasi dalam beberapa tahun terakhir.
“Itu lucu. Saya mantan Ketua Binpres FORKI Maluku Utara, saya tahu datanya. Pada Popnas 2025 Jakarta, karate menyumbang medali perunggu untuk Maluku Utara. Masa itu bukan prestasi?” tegasnya.
Shokaido Maluku Utara menegaskan menolak hasil Musprov 20 November 2025 karena dinilai cacat mekanisme dan tidak melibatkan pemilik hak suara yang sah.(*)
Tinggalkan Balasan