TERNATE – Sejumlah pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Maluku Utara mempertanyakan transparansi pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) FORKI Malut. Mereka menilai tahapan penyelenggaraan musyawarah, termasuk mekanisme pendaftaran bakal calon ketua umum, hingga kini belum jelas.
M. Riska Amal Tomagola mengaku pihaknya tidak pernah menerima informasi resmi terkait jadwal Musprovlub maupun prosedur penjaringan calon ketua umum.
“Tidak ada kejelasan kapan Musprovlub digelar dan kapan pendaftaran bakal calon dibuka. Informasi seperti ini seharusnya disampaikan secara terbuka,” ujar Riska, Selasa (18/11/2025).
Riska juga menanggapi pernyataan Ketua Caretaker FORKI Malut yang menuding dirinya melakukan penipuan dengan mengaku sebagai pengurus demisioner. Ia membantah keras tudingan tersebut.
“Saya pernah menjabat sebagai Sekretaris Caretaker FORKI pada 2021. Jadi tidak benar kalau saya disebut melakukan penipuan,” tegasnya.
Riska menuturkan, sikap mereka merupakan hasil pertemuan bersama pengurus demisioner FORKI Malut, Pengprov Perguruan Shokaido, serta sejumlah pengcab FORKI kabupaten/kota. Dalam pertemuan itu, ia ditunjuk sebagai koordinator untuk mengusung Nurlela Syarif sebagai bakal calon Ketua Umum FORKI Malut periode 2025–2029.
Ia menambahkan, proses menuju Musprovlub juga berjalan tidak konsisten. Riska mengaku telah menghubungi Ketua Organizing Committee (OC) pada 6 November 2025 untuk meminta formulir pendaftaran bakal calon ketua umum. Namun hingga 10 November, formulir belum tersedia.
“Jawaban yang kami dapat, formulir belum ada karena OC belum rapat. Bahkan struktur OC disebut masih berubah-ubah,” ujarnya.
Riska juga mengoreksi pernyataan Ketua Caretaker yang menyebut ada tujuh Pengprov Perguruan yang berhak suara dalam Musprovlub. Menurutnya, beberapa perguruan justru tidak lagi memiliki SK aktif.
“Pengprov INKANAS dan ASKI SK-nya sudah berakhir. Wadokai hanya memegang mandat yang kini juga tidak berlaku. Hak suara itu hanya untuk Pengprov Perguruan dan Pengcab FORKI yang punya SK aktif,” tegasnya.
Riska berharap panitia dan Caretaker FORKI Malut dapat menjalankan Musprovlub secara terbuka dan akuntabel.
“Pemilihan ketua umum harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan agar diterima semua pihak,” tutupnya. (ys)
Tinggalkan Balasan