SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyuarakan keprihatinan dan harapan masyarakat daerahnya terkait eksploitasi sumber daya alam di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah kepala daerah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam forum tersebut, Sherly menegaskan bahwa Maluku Utara selama ini menanggung langsung dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan yang intensif. Namun, kompensasi ekonomi yang diterima daerah dinilai belum sebanding dengan beban yang ditanggung.
“Dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam ditanggung langsung oleh daerah. Tapi kami tidak mendapatkan kompensasi ekonomi yang cukup untuk memperbaikinya,” kata Sherly, Jumat (2/5/2025).
Ia menekankan bahwa permintaan dari pemerintah daerah yakni pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik yang layak, seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga menyampaikan kekhawatiran soal masa depan ketika sumber daya alam sudah habis dalam satu hingga dua dekade mendatang.
Untuk itu, ia mendorong adanya investasi dan perhatian serius terhadap pembangunan sektor-sektor non-tambang.
“Ketika 10–15 tahun lagi sumber daya alam habis, Maluku Utara harus sudah siap dengan diversifikasi ekonomi di sektor pertanian dan perikanan. Dengan skala ekonomi yang besar, sektor-sektor ini bisa menggantikan kontribusi tambang terhadap PAD dan Dana Bagi Hasil,” ujarnya.
Pernyataan Gubernur Sherly mendapat sorotan positif di forum tersebut karena menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan keberpihakan terhadap masyarakat daerah terdampak tambang.(*)
Tinggalkan Balasan