Wali Kota Tidore Siap Pimpin Aksi di Kantor Gubernur

TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyatakan akan memimpin aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku Utara.

Pernyataan ini disampaikan Muhammad Sinen, lantaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) milik Kota Tidore Kepulauan terhitung sejak Tahun 2022-2024.

“Jadi saya minta kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar secepatnya berikan kejelasan (DBH), sampai Minggu ini belum ada kejelasan, saya mohon maaf kepada pihak keamanan jangan membatasi, kalau ada aksi dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Saya yang pimpin langsung,” tegas Muhammad Sinen, Selasa (15/4/2025).

Muhammad Sinen mengungkapkan, DBH Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 43 miliar hingga memasuki Tahun 2025 ini belum mendapat kejelasan dari Pemerintah  Provinsi  Maluku Utara.

Kata Sinen, Dana Bagi Hasil (DBH) ini milik Kabupaten/Kota, yang dititipkan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tapi anehnya, puluhan miliar DBH Kota Tidore Kepulauan tersebut ditahan sejak tahun 2022 sampai tahun 2025, bahkan belum ada kejelasan sama sekali.

“Anehnya, DBH Halmahera Utara dan Halmahera Barat, langsung dibayar oleh Provinsi sebelum bulan puasa kemarin,” herannya.

Muhammad Sinen mengatakan, Pemerintah Kota Tidore melalui Dinas terkait telah bertemu dan menyampaikan perihal DBH ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Namun belum mendapat jawaban yang pasti, kapan DBH Kota Tidore Kepulauan tersebut direalisasikan.

“Jadi saya minta ke Ibu Gubernur agar sampaikan ke Keuangan maupun BKD agar perhatikan DBH Kota Tidore Kepulauan, karena Halmahara Utara dan Halmahera Barat sudah dibayar, lalu Tidore punya kapan,” tanya Muhammad Sinen.

Ia juga menyesalkan langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang tidak adil dalam merealisasikan DBH untuk Kabupaten/Kota. Menurutnya, kalaupun dibagi maka harus dibagi secara bersamaan, tidak mendahulukan Kabupaten/Kota lain.

“Kalau pun bagi harus bagi semua, kalau belum bagi jangan dulu bagi semua, jangan dahulukan Halmahera Utara dan Halmahera Barat, ini indikatornya apa, sementara Kabupaten/Kota lain ini bagaimana,” singgungnya.(#)