SOFIFI – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, mengingatkan kembali posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang tak bisa ditawar.
“Pancasila adalah harga mati, wajib dipatuhi oleh seluruh anak bangsa,” ujarnya saat membuka diskusi publik bertajuk ASN Bebas Radikalisme dan Intoleransi di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara.
Di hadapan peserta, Samsuddin menekankan bahwa keberagaman agama, suku, ras, dan golongan sejatinya berpulang pada satu identitas: Bangsa Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, katanya, mengajarkan masyarakat hidup berdampingan dengan toleransi.
“Tidak ada ruang bagi gerakan separatis maupun ideologi eksklusif berbasis kekerasan. Islam radikal, HTI, NII, dan gerakan lain yang bertentangan dengan Pancasila, tidak punya tempat di daerah ini,” kata dia, Jumat (22/8/2025).
“Maluku Utara adalah rumah yang menjunjung integrasi bangsa. Tempat di mana perbedaan latar belakang, nilai, dan kepribadian bisa hidup harmonis dalam satu kesatuan,” ucap Samsuddin menutup sambutannya.
Senada, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Maluku Utara, Armin Zakaria, dalam laporannya menegaskan pentingnya pemahaman mendalam atas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Fondasi itu, menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam kehidupan berbangsa.
Diskusi publik tersebut menghadirkan akademisi Prof. Rida Hesti Ratnasari, yang memaparkan materi Mewaspadai Gerakan Ideologis HTI, serta Kasubdit Kontra Radikal Pencegahan Densus 88 AT Polri, AKBP Joko Dwi Harsono, dengan materi Pencegahan Penyebaran Paham Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme.(nox)
Tinggalkan Balasan