TERNATE – Polemik Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) FORKI Maluku Utara Tahun 2025 terus bergulir. Ketua Harian Shokaido Maluku Utara, Ben Oni Dolla, menduga pelaksanaan dan administrasi Musprovlub tersebut telah direkayasa oleh Panitia Pelaksana bersama Caretaker FORKI Maluku Utara.
Dugaan tersebut muncul setelah adanya berita dan surat resmi dari Pengurus Provinsi INKAI Maluku Utara yang ditujukan kepada Ketua KONI Provinsi Maluku Utara. Menurut Ben Oni, isi surat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan mekanisme dan prosedur organisasi yang berlaku.
“Kami menduga administrasi Musprovlub FORKI Maluku Utara Tahun 2025 direkayasa oleh Panitia Pelaksana dan Caretaker FORKI Malut,” ujar Ben Oni, Minggu (11/1/2026).
Atas dasar itu, pihak Shokaido Maluku Utara meminta Sekretaris Umum KONI Maluku Utara dan Bidang Organisasi KONI untuk membuka serta memperlihatkan seluruh dokumen Musprovlub FORKI Malut Tahun 2025.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul rapat sebelumnya antara pihak Shokaido, tiga Pengurus Cabang FORKI kabupaten/kota, dan KONI Maluku Utara. Dalam rapat itu, Bidang Organisasi KONI Malut menyatakan bahwa seluruh berkas Musprovlub telah diverifikasi dan dinyatakan sah sesuai AD/ART.
Namun pernyataan tersebut dipertanyakan. Pasalnya, Ben Oni menyebut terdapat sejumlah kejanggalan administrasi, di antaranya dua Surat Keputusan Panitia Pelaksana dengan nomor yang sama namun susunan panitia berbeda, serta SK kepengurusan beberapa perguruan yang telah berakhir masa berlakunya, seperti INKANAS dan ASKI Maluku Utara.
“Dengan kondisi ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dokumen direkayasa, termasuk tanda tangan dan masa kepengurusan perguruan. Kedua, ada dugaan kerja sama tidak sehat antara Bidang Organisasi KONI, Sekum KONI, Panitia Pelaksana, dan Caretaker FORKI Malut untuk meloloskan calon tertentu,” tegasnya.
Shokaido Maluku Utara juga meminta Ketua KONI Provinsi Maluku Utara untuk meninjau ulang hasil Musprovlub FORKI Malut, dan apabila rekomendasi telah dikeluarkan, agar rekomendasi tersebut dicabut.
Selain itu, Ben Oni mengungkapkan bahwa Shokaido bersama sejumlah perguruan karate, termasuk INKAI serta beberapa Pengcab FORKI kabupaten/kota, dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan internal untuk menyatakan penolakan resmi terhadap hasil Musprovlub serta meminta dokumen Musprovlub secara terbuka kepada KONI Maluku Utara.
“Penolakan kami terbukti dengan adanya surat dan pernyataan resmi dari INKAI Maluku Utara. Ini menunjukkan Musprovlub tidak berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku,” tutupnya.(sul)
Tinggalkan Balasan