TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Maluku Utara yang digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Senin (28/7/2025).
Kunjungan ini fokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah kepulauan Maluku Utara. Komisi II DPR RI ingin memastikan penataan tata ruang, pertanahan, dan optimalisasi pendapatan daerah berjalan sesuai aturan.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqi Nizami Karsayuda mengatakan pihaknya tengah melakukan pengawasan serupa di sejumlah provinsi.
“GTRA ini forum yang sangat penting. Jika ada kebijakan daerah yang tidak sesuai tata ruang, maka GTRA jadi wadah komunikasi dan koordinasi untuk perbaikan,” ujar Rifqi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Forkopimda, kepala daerah se-Maluku Utara, serta kepala kantor pertanahan dari seluruh wilayah di provinsi tersebut.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Maluku Utara Lalu Harisandi memaparkan tujuh layanan prioritas pertanahan yang sudah dilakukan secara digital. Layanan tersebut meliputi pengecekan sertifikat, SKPT, hak tanggungan, roya, peralihan hak, pendaftaran SK, dan perubahan hak.
“Seluruh layanan ini bisa dipantau secara real-time lewat dashboard KKP,” ungkapnya.
Ia juga menyebut sejumlah inovasi dari Kantor Pertanahan Kota Tidore, seperti Kecekin—layanan informasi tata ruang untuk masyarakat dan pelaku usaha—dan Baper (Baronda dan Bacarita Pertanahan) yang mendekatkan layanan ke desa/kelurahan guna menekan pengaduan masyarakat.
Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman menyambut baik forum ini sebagai wadah penting menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah.
“Alhamdulillah, Kota Tidore termasuk inovatif dalam menjalankan reforma agraria, dengan pendekatan jemput bola yang memudahkan masyarakat,” ujar Ahmad.(tg)
Tinggalkan Balasan