TERNATE – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate serius memprioritaskan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan gratis bagi warga.
Desakan itu disampaikan saat rapat internal Banggar membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPRD Kota Ternate, Kalumata Puncak, Jumat (7/11/2025).
Nurlaela membeberkan, total tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemkot Ternate hingga Oktober 2025 mencapai Rp9,81 miliar.
“Rinciannya, utang tahun 2023–2024 sebesar Rp6,48 miliar, dan tahun 2025 (Agustus–Oktober) Rp3,32 miliar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran BPJS untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp14,94 miliar bagi 32 ribu peserta, namun Pemkot baru menyiapkan Rp12 miliar dalam RAPBD. Artinya masih ada selisih kekurangan sekitar Rp2,94 miliar.
“Banggar sedang menghitung ulang postur RAPBD 2026. Kalau ada ruang fiskal, misalnya dari peningkatan target pendapatan pajak daerah, kami dorong agar tambahan itu diarahkan untuk menutup kekurangan anggaran BPJS Kesehatan gratis,” kata Nurlaela.
Menurutnya, Banggar juga menyiapkan beberapa opsi untuk menutupi kekurangan, termasuk memanfaatkan piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023–2025 yang bisa diakui sebagai pendapatan tambahan.
Nurlaela turut menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung program kesehatan gratis ini. Ia meminta Pemprov Maluku Utara segera menyelesaikan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kota Ternate.
“Kalau Gubernur Sherly Tjoanda Laos menuntaskan pembayaran DBH, Pemkot harus memastikan dananya diprioritaskan untuk pelunasan utang BPJS Kesehatan. Anggaran boleh ketat, tapi untuk jaminan kesehatan rakyat, tidak boleh dikorbankan,” tegas Nurlaela.(*)
Tinggalkan Balasan