TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menilai Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh menyusul sejumlah insiden serius yang melibatkan kualitas makanan.
Temuan belatung hidup dalam makanan serta dugaan keracunan massal terhadap belasan siswa membuat DPRD mendesak pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program tersebut.
Sedikitnya 17 siswa SMK Negeri 5 Kota Ternate mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG pada Selasa, 22 Juli 2025. Beberapa dari mereka mengeluhkan sakit perut, muntah, hingga nyeri saat buang air besar. Tujuh siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit.
Tak berselang lama, kasus serupa kembali terjadi. Kali ini, belatung hidup ditemukan dalam sajian MBG di MTs Negeri 1 Kota Ternate, Maluku Utara, pada Selasa, 29 Juli 2025. Kejadian itu terekam dalam video berdurasi 29 detik yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah siswa tampak panik saat menemukan belatung di makanan yang sebagian telah dikonsumsi.
Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, mengatakan bahwa program MBG seharusnya dijalankan dengan standar higienitas tinggi. Ia menilai, lemahnya pengawasan terhadap vendor pelaksana menjadi akar persoalan.
“Jangan karena jumlah makanannya banyak, lalu mengorbankan kualitas. Ini soal kesehatan anak-anak,” ujar Nurlela, Senin (4/8/2025).
Menurut Nurlela, pihak ketiga yang mengelola program ini terindikasi hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan mutu makanan. Padahal, dalam pelaksanaannya, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang semestinya dijalankan secara ketat, termasuk klasifikasi gizi dan kelayakan konsumsi.
Nurlela juga mempertanyakan peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan, meskipun Badan Gizi menjadi pelaksana teknis program,” Kita minta agar ada intervensi dari Dinas Kesehatan dalam validasi kelayakan makanan. Ini program prioritas nasional, jadi harus ada penegasan dalam aspek kualitas,” katanya.
DPRD, kata Nurlela, akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi. Tujuannya adalah meminta klarifikasi atas dua insiden tersebut sekaligus mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengawasan di lapangan.
“Kami ingin tahu siapa yang masak, siapa yang distribusi, bagaimana standar menunya, dan bagaimana bisa ada belatung dan kasus keracunan. Semua harus terang, lalu kami berikan rekomendasi pengawasan,” kata dia.(ys)
Tinggalkan Balasan